Harapan Solusi Palestina dan Israel Yang Gelap

Ahmad Khalil

Sebuah jajak pendapat tentang opini publik Israel menunjukkan bahwa 66% warga Israel tidak yakin adanya kemungkinan tercapai perdamaian dengan Palestina, jangka pendek atau panjang. Jajak pendapat ini dilakukan oleh Mina Tasmih di lembaga studi Dahava yang mengungkap bahwa 55% warga Israel tidak setuju dengan kesepakatan damai yang mensyaratkan Israel hengkang dari wilayah jajahan perbatasan 67, meski tetap permukiman yahudi masih dikuasai Israel.

Di pihak Palestina, tidak ada prosentase berapa yang meyakini peluang tercapainya perdamaian dengan Israel dalam jangka pendek atau panjang. Namun ada dua program di gerakan nasional Palestina yang berbeda; PLO dengan dipimpin Fatah yang sudah 18 tahun masuk dalam kancah perundingan dengan Israel. Selama itu pula yang ada hanya peminggiran PLO, penghancuran pengorbanan bangsa Palestina, mengubah pejuang Palestina menjadi penjaga keamanan Israel. Di sisi lain, ada program Hamas yang merepresentasikan sikap gerakan internasional Ikhwanul Muslimin.  Dari sisi esensinya, gerakan ini menyerap sikap-sikap aliran politik Islam dan nasional kebangsaan lainnya yang menyimpulkan bahwa pendirian negara dilakukan di atas negara yang sudah berhasil dibebaskan dari tanah Palestina meski sebagian tanpa mengakui Israel dan tidak boleh melepaskan diri dari perjuangan perlawanan untuk membebaskan seluruh wilayah Palestina lainnya yang masih terjajah.

Jelas, bahwa kondisi riil dan status quo di masyarakat Palestina membuktikan bahwa tidak ada keyakinan adanya peluang akan tercapai solusi dengan Israel, minimal dalam jangka dekat dan menengah. Keyakinan justru semakin kuat dengan strategi solusi “satu negara” Palestina yang didirikan di atas puing-puing kehancuran negara Israel zionis rasis. Negara Palestina itu akan menjadi negara demokrasi sipil yang warganya memiliki hak dan kewajiban yang sama.

Yang dituntut dari elit gerakan nasional Palestina adalah mengilhami program nasional yang berdasarkan dimensi Arab dan mempercepat penerapan kesepakatan rekonsiliasi nasional, mengambil langkah terpenting untuk merapikan internal Palestina yang bisa mengayomi masyarakat serta menyiapkan kondisi menghadapi tuntutan-tuntutan ke depan. Pada saat yang sama, faktor-faktor ketegangan dan kebuntuan internal harus dihilangkan dengan menjaga semangat kebebasan demokrasi dan gelaran pemilu. (bsyr)